Settia

Bawaslu Banten Tunggu Laporan Resmi dari Masyarakat Terkait Pencatutan KTP oleh Calon Independent

BERBAGI

SERANG, BCO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, hingga kini belum menerima laporan resmi pengaduan masyarakat terkait kasus pencatutan KTP dan pemalsuan tandatangan untuk dijadikan syarat dukungan, oleh tim pemenangan bakal calon perseorangan.

Settia

Dijelaskan Ketua Bawaslu Banten, Pranomo U Tanthowi, dirinya memang mendengar dan menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut.

“Iya kita sudah dengar tentang keluhan-keluhan di masyarakat terkait pencatutan KTP tersebut, tapi sampai sekarang belum ada masyarakat yang melaporkan. Kami Bawaslu Banten tunggu masyarakat untuk melapor jika memang merasa dirugikan, dan saya sudah perintahkan teman-teman Panwas untuk menerima laporan itu dengan baik, dan memproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar Pranomo ditemui usai Workshop Teknis Pengawasan oleh Bawaslu RI di Hotel Le Dian, Kamis 1 September 2016.

Sebelumnya sempat ramai masyarakat yang protes ke petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual, karena identitasnya digunakan untuk mendukung pasangan bakal calon dari jalur independent. Padahal masyarakat sendiri merasa belum pernah sekalipun menyatakan untuk mendukung kandidat-kandidat tersebut.

Ditambahkan Pranomo, Bawaslu belum bisa melakukan tindakan apapun terkait temuan pencatutan tersebut, sebelum ada laporan resmi dari masyarakat.

“Tetap kita akan laporkan masalah ini ke pusat, namun untuk tindakan hukum kita perlu ada yang melapor. Mau satu atau seratus orang sama saja, pasti kita proses,” ungkapnya.

Terkait pelaporan, Pranomo telah mengimbau dan memberikan informasi tentang alur dan tata cara laporan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pencatutan tersebut.

“Kalau mau ditindaklanjuti, harus melalui proses pelaporan yang benar. Nanti ada formulir-formulir yang harus diisi dan nanti akan dibantu Panwas untuk mengisi formulir-formulir itu, dan itu kita sudah sampaikan ke masyarakat,“ imbuhnya.

Ia juga menyayangkan oknum tim sukses bakal calon perseorangan yang melakukan tindakan melanggar hukum tersebut.

“Banyak dan ini kita sangat sayangkan, dari pasangan-pasangan calon dari perseorangan itu yang proses pengumpulan dukungannya itu kita identifikasi tidak melalui cara-cara yang benar, ini entah dapat darimana KTP nya sehingga banyak warga yang menyatakan tidak mengetahui kalau KTP nya itu ternyata ada di berkas dukungan calon perseorangan,” imbuhnya. (*)