Settia

Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah Agar Tak Memanfaatkan Kekuasaannya untuk Kepentingan Calon di Pilgub Baten

BERBAGI

SERANG, BCO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mewanti-wanti kepada kepala daerah, agar tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada Banten 2017 yang akan datang. Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi IKP (Indek Kerawanan Pemilu) yang menyatakan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah terawan dalam hal kekerabatan pasangan calon dengan kepala daerah.

Disampaikan Ketua Bawaslu Banten, Pranomo U Tanthowi, pihaknya mengimbau agar kepala daerah tidak memanfaatkan jabatannya untuk memihak dan digunakan salah satu calon untuk memenangkan Pilgub Banten 2017 yang akan datang.

Peluang pemanfaatan jabatan kepala daerah untuk mendukung salah satu calon sangat besar, mulai dari pemanfaatan program, anggaran, dan mobilisasi birokrat pun beberapa poin yang digaris bawahi Bawaslu.

“Kerabat yang jadi kepala daerah itu berpotensi ada kecurangan, baik diposisi penggunaan anggaran, mobilisasi birokrasi misalnya, titik kerawanan itu yang lagi kita potret dari sekarang bukan hanya kepada Provinsi (Gubernur-red), kita juga sampaikan imbauannya ke kabupaten dan kota. Soal potensi mobilisasi birokrasi itu juga sedang kita kaji, soal anggaran angkanya kita belum tau betul, karena itu yang mencermati dari pusat,” ujar Pranomo kepada wartawan usai Workshop Pengawasan dengan Bawaslu RI di Hotel Ledian Kota Serang, Kamis 1 September 2016.

Kerawanan dalam hal tersebut sangat beralasan mengingat banyak kepala daerah di Provinsi ini yang merupakan kerabat bahkan keluarga dekat kandidat yang akan maju di Pilgub Banten 2017, diantaranya Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Walikota Serang Tb Haerul Jaman dan Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah, yang mereka adalah Bibi dan Paman dari Andika Hazrumy.

Selain itu juga di Kabupaten Pandeglang, Bupati Irna Narulita merupakan istri dari bakal calon gubernur dari jalur independent Achmad Dimyati Natakusumah.

Petahana, Gubernur Banten Rano Karno, yang juga kemungkinan akan diusung menjadi calon gubernur dari koalisi PDIP dan partai lainnya, juga tidak luput dari pengawasan. Rano Karno bahkan disinyalir selalu memasang gambar wajahnya sebagai bentuk memanfaatkan spanduk dan atribut publikasi dan sosialisasi milik Pemprov Banten, untuk mendongkrak popularitas politisi PDIP tersebut.

Settia

“Di Pandeglang, di Lebak dan di Tangerang Selatan dulu, kita punya pengalaman buruk soal itu,” tututnya.

Menanggapi hal tersebut, Pranomo mengatakan, sudah melakukan upaya mitigasi dari jauh-jauh hari.

“Bawaslu Banten sudah melakukan sosialisasi ke kepala desa, lurah dan camat seluruh Provinsi Banten terkait hal tersebut. Itu bagian dari upaya kita untuk meminimalisir pelanggaran-pelangga­ran yang mungkin akan tejadi,” ungkapnya.

Berkaitan dengan pemanfaat program pemerintah oleh bakal calon, Bawaslu akan memberikan sanksi tegas, jika terbukti ada pasangan calon yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan Pilkada. Utamanya pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala daerah.

“Ketentuan itu berlaku manakala dia didaftarkan ke KPU. Makanya dari sekarang kita sudah melakukan imbauan-imbauan, sebaiknya tidak itu berpotensi melanggar aturan, kita akan cek kebelakang, dan akan ada sanksi administatif jika terbukti,” pungkasnya.

Ditambahkan Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten, Eka Satia Laksmana, pihaknya kini tengah menyiapkan pasukan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilgub Banten ini agar tindakan kecurangan oleh pasangan calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah bisa diminimalisir.

“Kembali memperkuat berkaitan dengan instrument dan kesiapan personel. Tapi prinsipnya kita siap melakukan pengawasan,” ujarnya singkat. (*)