Settia

Form AA1-KWK Telat Dikirim KPU, Petugas PPDP di Serang Mengeluh Harus Kerja Dua Kali

BERBAGI

SERANG, BCO – Pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pada pemutakhiran data pemilih yang kini tengah berlangsung mengalami hambatan, dikarenakan keterlambatan pendistribusian formulir AA1-KWK dari KPU Provinsi Banten ke KPU kabupaten/kota.

Hal ini dikeluhkan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang, yang harus kerja dua kali mendatangi rumah-rumah masyarakat.

Sebelumnya ada informasi dari masyarakat di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, terkait pendataan yang dilakukan petugas dari KPU Kabupaten Serang, yang mendatangi warga namun tidak menyerahkan bukti pendataan berupa formulir AA1-KWK.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Serang, Ahmad Nasehudin, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sengaja bekerja lebih awal untuk mengejar waktu pemutakhiran.

“Ya kita lakukan saja tahapan yang sedang berjalan, kita sudah diinstruksikan dari KPU Provinsi untuk begitu, tapi kita tandai dulu pemilih yang belum dapat formulir, kemudian formulirnya kami susulkan setelah datang, tapi sekarang ini sebagian sudah dapat karena tanggal 18 (September 2016-red) kemarin kita sudah terima dan langsung kita sebarkan,” jelasnya, Kamis 29 September 2016.

Settia

Dikatakannya, mendatangi rumah pemilih sampai dua kali untuk mengerjakan hal yang sama, menurut Naseh bukanlah persoalan gampang karena menguras banyak tenaga. Selain itu tahapan yang terus berjalan membuat PPDP harus berpacu dengan waktu.

“Kemarin sempat kita mendata dan melakukan pemutakhiran terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih tanpa membawa form AA1-KWK, tapi tetap kita data dan tandai, tapi setelah formulir itu kita dapatkan ya kita harus menyebarkan itu ke masyarakat, jadi kerja dua kali kita,” imbuhnya.

Sementara dijelaskan Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri, keterlamabatan distribusi kaena proses lelang yang sempat gagal dan waktunya diperpanjang.

Selain itu kendala KPU dalam penyediaan Form AA1-KWK ini akibat PKPU tentang Coklit yang masih dalam pembahasan.

“Kan pengadaan di atas 300 juta harus lelang, dan itu sempat gagal juga waktu itu terpotong lebaran haji jadi waktu lelang diperpanjang. Kendala PKPU yang belum ditetapkan soal coklit ini juga yang mengharuskan kami menunggu sehingga mengganggu jadwal penyediaan dan pendistribusian logistik ke KPU kabupaten dan kota,” jelasnya saat dihubungi via telepon. (*)