Settia

Kasus Tolikara, Ulama Banten Anggap Pemerintah Abai Menjaga Umat Islam

BERBAGI

SERANG, BCO – Forum Mudzakarah Ulama Banten (FMUB) bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Banten menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Pemerintah jangan mengabaikan hak-hak kaum muslimin, meski jumlahnya di Papua minoritas.

“Pemerintah harus mengganti paradigma pelayanan terhadap kaum muslimin. Setiap kasus harus diselesaikan hingga tuntas dan tegas. Pemerintah jangan abai,” ujar KH Mansyur Muhyidin, perwakilan dari FMUB di hadapan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah (Ketua) dan Muflikhah Ibrahim (Wakil Ketua), Kamis 23 Juli di gedung DPRD Banten. “Jika tidak tuntas dan tidak ada sikap, jangan salahkan jika ada orang Banten berangkat ke Papua,” lanjutnya.

Settia

Sekitar 50 ulama dari berbagai kota dan kabupaten se-Banten bersama jajaran pengurus DPD I HTI Banten tiba di DPRD Banten sekitar pukul 13.30. Mereka menyampaikan aspirasinya dan pernyataan sikap atas kasus di Tolikara Papua. Sebelumnya para ulama tersebut mengadakan jumpa pers di kediaman KH Tb. Fathul Adzim, tokoh ulama Kesultanan Banten di Kasemen, Banten Lama. Dalam pertemuan tersebut ulama bersepakat dan menyampaikan sikap atas kejadian pembakaran masjid di Tolikara.

“Solusi bagi persoalan kaum muslimin di berbagai tempat adalah penerapan syariah dalam bingkai khilafah,” tegas KH Sohari, ulama asal Merak yang didampingi KH Samanhudi, KH Abah Entus, ulama asal Menes, Pandeglang.

Sementara itu, Asep Rahmatullah menuturkan memiliki sikap yang sama, yakni mengutuk pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Bahkan, politisi PDIP ini meminta aparat untuk bersikap tegas pada pelaku. “Kami juga meminta ulama bersikap arif dalam kasus ini,” ujarnya seraya menyebut Wapres Jusuf Kalla yg menyatakan speaker sebagai akar masalah sebagai komentar yang naif.

Ketua Lajnah Khusus Ulama (LKU) HTI Banten Zen Firdaus menyebutkan bahwa berbagai kasus yang melanda kaum muslimin selalu tidak disikapi serius oleh pemerintah. Hal ini sebagai tanda bahwa kaum muslimin tidak mendapat tempat untuk diperhatikan penguasa.

“Anehnya, setiap kasus terjadi selalu yang disalahkan adalah kaum muslim. Seperti halnya di Tolikara, belum juga ada investigasi serius, Wapres sudah menuduh kaum muslim yang salah yaitu membunyikan speaker. Ini penguasa model apa?” tegasnya.

Zen juga menegaskan bahwa sudah saatnya umat menyadari, selama penguasa menerapkan sistem kapitalis demokrasi, maka tidak akan pernah kaum muslimin mendapatkan pelayanan serius. “Pemerintah yang abai tentu harus kita kritisi. Dan kepada umat, kami menyerukan untuk bahu membahu mengembalikan sistem Islam dalam kehidupan dalam bingkai Khilafah Islamiyah bermanhaj kenabian,” jelas Zen. (*)