Settia

Pengembang Kawasan Industri Cikande Dituding Rampas Tanah Warga dengan Memalsukan Dokumen

BERBAGI

SERANG, BCO – Merasa tanahnya dirampas oleh Pengembang Kawasan Industri Cikande, sejumlah warga pemilik tanah di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa 20 September 2016.

Melalui konferensi pers jelang sidang gugatan, warga menuding PT Modern Cikande Industrial Estate (MCIE) yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Serang KM. 68 Cikande Kabupaten Serang, telah melakukan pembebasan lahan tidak sesuai dengan aturan hukum kepemilikan lahan.

Selasa kemarin, digelar sidang duplik dari tergugat Kemis Bin Jamin (58) warga Kampung Gondang, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang salah satu dari empat ahli waris yang tanahnya dirampas PT MCIE dengan didampingi Kuasa Hukum nya, Ari Bintara dari Kantor Hukum Advokat Muda & rekan.

Ahli waris menyayangkan adanya tindakan yang dianggap menakut-nakuti warga saat lakukan penggusuran sekitar bulan April 2016 lalu.

“Kalo mereka (PT MCIE) jantan datang baik-baik ke kami ahli warisnya, jangan menakut-nakuti dengan membawa aparat kepolisian gitu, dan Kepala Desa juga jangan membuat KTP sementara yang mengatasnamakan pemilik tanah dan dibubuhi cap jempol Kepala Desa sendiri,” tuturnya.

Para ahli waris mengharapkan jika memang ingin membeli tanahnya seluas 3.510 M2 dengan Nomor Girik: 1182 atas nama Sarinah Binti Kanun, terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, harus secara baik-baik dan melalui prosedur yang ada.

Jika tidak mereka meminta untuk tanah sawahnya yang sudah diratakan dengan tanah dikembalikan.

“Ya baik-baiklah kalo memang mau beli, jangan dirampas kaya gitu. Itukan harta kami satu-satunya peninggalan nenek moyang,” kata Kemis dengan nada tertatih.

Selain itu Ari Bintara selaku pendamping sekaligus kuasa hukumnya juga menyayangkan atas tidakan perusahaan yang tidak mendasar, hal ini juga dibuktikan dengan adanya cara-cara yang bertentangan dengan hukum diantaranya dengan membuat dokumen-dokemen fiktif berupa Surat Pelepasan Hak (SPH).

“Inikan sudah terjadi perampasan oleh pihak modern, padahal masyarakat tidak pernah menjual sama sekali. Apa dasarnya mereka memiliki hak tanah itu” tutur Ari kepada wartawan.

Sidangpun digelar dengan duplik dari tergugat dengan perkara Nomor : 55/Pdt.P/2016/Srg, selanjutnya akan digelar sidang putusan sela pekan depan.

Akibat dari aktifitas pengurukan dan perampasan lahan tersebut, para penggugat menuding bahwa ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.1 (*)

Settia