Settia

Pilgub Banten, PPS dan PPK Bisa Dipenjara Jika Tidak Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih

BERBAGI

SERANG, BCO – Pemutakhiran daftar pemilih merupakan salah satu poin penting dalam tahapan Pilkada. Hal tersebut berdasarkan atas ketentuan bahwa hak setiap warga negara untuk memilih calon pemimpinnya. Sehingga tahapan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penyelenggara pemilu, akan adanya masyarakat yang tidak masuk terdata di daftar pemilih, sehingga bisa berimbas pada penilaian bahwa penyelenggara pemilu merampas hak-hak warga negara.

Mendasari hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang serius memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK dan PPS, tentang pemutakhiran daftar pemilih, agar penyelenggara pemilu di tingkat bawah menjalankan tugasnya dengan baik.

Diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Serang Muhamad Nasehudin, akan ada sanksi tegas bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dengan sengaja tidak melakukan pemuktahiran daftar pemilih. Penyelenggara dapat diancam hukuman pidana berupa kurungan penjara paling sedikit 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 24 juta.

Hal ini diungkapkan Naseh saat Bimtek pemuktahiran data pemilih kepada PPK se-Kabupaten Serang di salah satu restoran di Kota Serang, Kamis 18 Agustus 2016.

Sejak memulai tahapan Pilgub 2017, pihaknya telah menekankan kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk selalu menjalankan tugasnya dengan keseriusan.

“Selalu kami tekankan bahwa tahapan Pilkada itu saklek sehingga semua yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ke depan ada tahapan pemuktahiran data pemilih dan itu memiliki resikonya jika tidak dilakukan secara benar,” ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, pada pasal 177 A dan B, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Sedangkan di Pasal 177 B disebutkan, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih, dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.

“Contohnya itu kalau PPS yang bertindak sebagai petugas pemuktahiran data asal main tembak data pemilih saja, tanpa melakukan kunjungan langsung. Itu asal tembak masuknya pemalsuan. Jadi ini jangan main-main dengan pemuktahiran data pemilih,” tegasnya.

Untuk tahapan pemuktahiran data pemilih sendiri, dikatakan Naseh, akan dimulai pada September 2016 mendatang. “Yang pasti penetapan DPS itu pada Oktober,” tutupnya. (*)

Settia