Settia

Angka Kematian Ibu dan Bayi di Cilegon Makin Tinggi

BERBAGI

CILEGON, BCO – Angka kematian ibu dan bayi di Kota Cilegon mengalami lonjakan di tahun 2015 lalu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Diketahui, pada tahun 2014 terdapat 12 kasus ibu meninggal, sedangkan pada tahun 2015 terdapat kenaikan menjadi 15 kasus ibu meninggal.

Begitu juga dengan kondisi kematian pada anak, pada tahun 2015 mengalami lonjakan kenaikan menjadi 99 kematian anak, sedangkan sebelumnya terdapat 87 kematian anak pada tahun 2014.

Hal tersebut menjadi pembahasan serius dalam rapat koordinasi kader Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (Fopkia) Kota Cilegon, di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Rabu 3 Februari 2015.

Ketua Fopkia Kecamatan Purwakarta Samsul Arifin mengatakan, banyaknya kasus kematian ibu dan bayi salah satunya karena birokrasi terkait pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk ibu hamil pasien miskin yang mengalami penanganan pertolongan gawat darurat.

“Dalam situasi pasien miskin di rujuk ke rumah sakit, kendalanya adalah tidak memiliki JKN. Namun, ketika melakukan pendaftaran, tidak bisa dilakukan secara cepat karena masalah mengurus administrasinya yang berbelit-belit,” kata Samsul.

Selain birokrasi, masalah yang timbul berasal dari ibu hamil yang tidak paham saat mengalami gangguan kesehatan saat hamil.

Relawan Fopkia Kabupaten Serang sebagai inisiator berdirinya Fopkia Cilegon, Kemuning, menjelaskan, rendahnya pemahaman ini juga sampai pada tingkatan perempuan berpendidikan tinggi. Namun ketika mengalami gangguan kehamilan masih bingung mengatasinya secara cepat.

“Banyak ibu yang mengalami gangguan kesehatan saat melahirkan masih mengandalkan persetujuan suami. Tapi anehnya, banyak pula suami yang tidak mengerti apa-apa dalam mengambil keputusan tindakan medis. Kemudian berakhir fatal, bisa anak atau ibunya yang meninggal, bisa jadi keduanya,” kata Kemuning.

Kampanye yang harus gencar dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan anak, lebih pada pendidikan kesehatan ibu hamil itu sendiri. Selanjutnya adalah mengurus JKN bagi keluarga miskin saat awal mengandung. Ini merupakan antisipasi dalam keluarga jika mengalami masalah kesehatan ibu dan anak.

“Jika serius menangani angka kematian ibu dan anak, seharusnya tidak ada masalah birokrasi yang menjadi penghalang,” tegas Kemuning. (*)

Settia