Golkar Banten Terbelah? Cilegon dan Tangerang Tak Mau Hadiri Musda

BERBAGI

SERANG, BCO – Belum jelasnya kepengurusan Partai Golkar tingkat pusat mulai menimbulkan masalah di daerah. Kebingungan muncul di antara sebagian pengurus tingkat kabupaten/kota mengenai siapa sebenarnya orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Contohnya di Provinsi Banten. Kemarin, Sabtu 9 Januari 2016, DPD I Golkar Banten menggelar musyawarah daerah (Musda) di Hotel Ratu Bidakara yang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat provinsi. Namun, ada dua DPD II yang memilih absen dalam forum tersebut, yakni Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang.

Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mereka yang tidak mengirimkan perwakilan adalah DPD Kota Cilegon dan DPD Kabupaten Tangerang. Adapun alasannya, karena ada keraguan dualisme mengenai kepemimpinan Golkar pusat.

“Ada dua DPD yang tidak hadir. Saya sudah laporkan perihal ini kepada DPP sebelum Musda digelar,” ujar Ratu Tatu Chasanah, saat diwawancara awak media disela-sela acara.

Dalam Musda tersebut Tatu kembali terpilih menjadi ketua DPD Golkar Banten periode 2016 – 2021 secara aklamasi.

Tatu akui, ada kemungkinan pengurus DPD Golkar Cilegon dan Kabupaten Tangerang menganggap Musda yang diselenggarakan tidak sah. Namun, Tatu menegaskan, dugaan tersebut salah.

“Ini Musda yang legal, sudah sesuai AD/ART Golkar. Tidak ada keraguan dari kami, yang ragu berarti yang tidak datang,” tegasnya.

Tatu berjanji akan membahas terkait ketidakhadiran pengurus DPD Golkar Cilegon dan Kabupaten Tangerang dalam rapat internal partai. Walaupun, sebelumnya akan dibuka ruang untuk berdiskusi.

Dalam Musda tersebut hadir mewakili unsur DPP Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid, dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. (*)