Settia

Ini 9 Pernyataan Sikap MUI Banten Tentang “Penistaan Agama” oleh Artis Sinetron Anak Jalanan

BERBAGI

SERANG, BCO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten telah menggelar rapat dan mendengarkan penjelasan resmi dari semua pihak, yakni Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, MUI Kecamatan Cinangka, MUI Kabupaten Serang dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Selasa kemarin 19 Juli 2016.

Atas keterangan yang didapat, MUI Provinsi Banten mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kasus syuting dan jumpa fans sinetron ‘Anak Jalanan’ yang digelar di Masjid Al-Kautsar Ciparay, Kecamatan Cinangka, Jumat pekan lalu, 15 Juli 2016.

Berikut 9 pernyataan sikap MUI Banten:

1. Kegiatan sinetron Anak Jalanan di Masjid Al-Kautsar Ciparay tidak mendapat izin dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat.

2. Menyesalkan kejadian tersebut dan tidak mengharapkan peristiwa itu terulang kembali.

3. Melakukan kegiatan syuting film untuk tujuan komersial di Masjid, dapat dipandang melecehkan dan menistakan agama.

Settia

4. Agar produser anak jalanan segera menghapus tayangan di Masjid Al-Kautsar Ciparay, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

5. MUI dan DMI Kabupaten Serang, akan melayangkan somasi kepada produser untuk meminta maaf secara terbuka dengan menggunakan media massa, yakni di media televisi, elektronik, cetak dan juga media sosial.

6. Kalau memang dianggap melanggar hukum, silahkan (elemen unmat Islam) melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

7. Mengimbau kepada para tokoh agama di Provinsi Banten, untuk meredam kemarahan masyarakat agar masyarakat Banten tetap kondusif.

8. Mengimbau kepada pengguna media sosial agar berhati-hati memposting pandangannya, sehingga tidak menimbulkan tanggapan dari masyarakat luas secara emosional.

9. Mengharapkan kepada Ketua Umum DMI Provinsi Banten membuat surat edaran kepada seluruh Masjid agar berhati-hati dalam menerima tawaran kegiatan dengan menjaga kesucian dan martabat Masjid.

Ketua MUI Banten, A.M. Romly, menegaskan, bahwa penggunaan masjid tanpa seizin DKM dan masyarakat setempat untuk kepentingan komersil, adalah bentuk pelecehan dan menistakan agama.

“Pernyatan sikap ini akan menjadi rujukan dasar pengajuan secara hukum yang akan dilakukan untuk membela ummat Islam,” tegasnya. (*)