Ketua DPRD: Pelantikan Walikota Cilegon Maksimal Harus di Bulan Februari

BERBAGI

CILEGON, BCO – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai agenda pelantikan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada serentak 9 Desember lalu, membuat kesal sejumlah pihak di Kota Cilegon.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman menegaskan, pasca ditetapkan pasangan walikota dan wakil walikota Cilegon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya langsung mengirimkan surat rekomendasi usulan pelantikan kepada Kemendagri.

“Kita sudah mengirimkan surat usulan pelantikan pada 29 Desember. Tapi setelah kami tanyakan lagi ke Kemendagri, ternyata malah terbit surat edaran Mendagri bahwa harus digelar rapat paripurna oleh dewan untuk penetapan pasangan kepala daerah terpilih, sebagai salah satu prasyarat untuk usulan pelantikan. Makanya hari ini kita gelar paripurna, setelah ini kita kirim usulan pelantikan lagi,” jelas Fakih usai paripurna, Selasa 26 Januari 2016.

Sebelumnya juga Mendagri melemparkan wacana bahwa akan digelar pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden RI, namun menurut Fakih, wacana tersebut juga tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Atas ketidakjelasan itu, Fakih nampak geram dan mendesak agar Kemendagri untuk segera memberikan kepastian.

“Terserah mau dilantik dimana juga, mau di istana Presiden atau di kantor dewan, yang penting ada kepastian pelantikan. Karena memang tidak ada alasan Kemendagri tidak segera menggelar pelantikan. Ini amanat undang-undang lho, seharusnya 20 hari setelah surat dilayangkan, harus direspon oleh Kemendagri,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Fakih juga memastikan bahwa Kota Cilegon tetap akan menggelar pelantikan maksimal pada bulan Februari 2016 mendatang. Paling tidak serah terima jabatan dengan Penjabat Walikota Cilegon.

“Harusnya awal Februari semua (kepala daerah) sudah harus dilantik, tapi kita pastikan paling lambat harus akhir Februari. Kalau gak jelas juga, nanti seluruh anggota dewan bersama konstituennya bakal mendatangi kantor Kemendagri. Jangan salah, seluruh anggota dewan di Cilegon memilih dan mendukung walikota terpilih,” tegas mantan Anggota DPRD Provinsi Banten ini. (*)