Settia

Masyarakat Kota Cilegon Gelar Demo Tolak Kehadiran Jokowi di Perayaan HUT TNI

BERBAGI

CILEGON, BCO – Masyarakat Kota Cilegon yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cilegon, Jumat 2 Oktober 2015.

Aksi massa tersebut sebagai upaya menolak kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menghadiri acara HUT TNI ke 70 tahun yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2015 mendatang, di Pelabuhan Merak, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Dalam aksi tersebut, masyarakat menolak kedatangan Jokowi ke Cilegon karena menganggap Presiden RI ini telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara yang mengakibatkan Indonesia saat ini diambang krisis.

Settia

“Sebagai bentuk protes, kami menolak kedatangan Jokowi di bumi Banten ini. Saat ini Indonesia diambang krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, daya serap APBN melemah, penurunan harga mata uang rupiah terhadap dollar, hutang negara semakin menumpuk. Kami menagih janji program Presiden Jokowi pada saat masa kampanye terkait rencana satu juta lapangan kerja, proteksi BUMN dan sumber daya alam agar tidak dikuasai asing, dan masih banyak lagi janji-janji yang tidak ada realisasi,” kata Isbatullah Alibasja, Ketua PPMC, dalam aksinya.

Selain itu, pada saat buruh di Indonesia banyak yang terkena PHK, lanjut Isbatullah, malah ratusan buruh dari China didatangkan ke Indonesia.

“Pada saat PHK melanda Indonesia, justru rezim Jokowi mengundang investor China, bahkan tak segan-segan menggelar karpet merah bagi investor China, dan ratusan ribu buruh China di impor, sementara itu buruh-buruh Indonesia di PHK,” ujar Isbat.

Kendati dalam orasinya menolak kedatangan Presiden Jokowi, Isbatullah menegaskan akan tetap mendukung acara HUT TNI ke 70 di Kota Cilegon. Dirinya bersama PPMC juga mengatakan siap selalu mendukung TNI sebagai tulang punggung pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami mendukung TNI dalam penguatan dan reformasi TNI sebagai tulang punggung pertahanan NKRI serta mendukung adanya program wajib militer sebagai langkah antisipasi meningkatnya suhu politik di kawasan Asia dan suhu politik akibat konflik laut China Selatan yang melibatkan banyak negara,” tegasnya.

“Terlihat nyata saat ini banyak kekuatan yang berusaha melemahkan TNI, kami menyatakan siap untuk mendukung dan melawan segala bentuk pelemahan yang dilakukan oleh kekuasaan politik terhadap TNI,” ujar Isbatullah mengakhiri. (*)