Settia

Orang Asing Makin Banyak di Cilegon, DPRD Siapkan Rancangan Peraturan Daerah

BERBAGI

CILEGON, BCO – Dengan semakin banyaknya warga asing yang datang ke Kota Cilegon untuk bekerja dan menetap, DPRD Kota Cilegon saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna mengantisipasi dan menangani keberadaan orang asing tersebut.

Raperda tentang keberadaan orang asing tersebut sebenarnya sudah mulai diusulkan sejak 2013 lalu, namun hingga kini masih terus dalam proses pembahasan untuk dimatangkan menjadi Perda. Kali ini, tahap pembahasan sudah masuk di panitia khusus (Pansus) DPRD Cilegon.

Dalam pembahasan Raperda tersebut, Rabu 6 April 2016, Pansus DPRD Kota Cilegon tentang Penanganan Keberadaan Orang Asing, mengundang kalangan SKPD, Industri, dan Instansi terkait untuk melakukan kajian bersama demi melengkapi Raperda.

“Kami mengundang seluruh instansi terkait untuk mematangkan Raperda penanganan keberadaan orang asing di Kota Cilegon, terutama untuk penempatan orang asing tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Ketua Pansus, Endang Efendi.

Endang juga mengatakan, Raperda tersebut akan terus dikonsultasikan dengan seluruh pihak yang menangani keberadaan orang asing.

“Kita mengundang seluruh instansi terkait ini adalah untuk melengkapi Raperda ini, apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambah. Supaya kedepan nantinya bisa kondusif untuk semuanya, baik masyarakat, maupun industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing disini. Raperda ini tidak akan langsung selesai hari ini, nanti juga kita akan kembali mengundang instansi terkait agar Raperda ini makin matang saat akan dijadikan Perda,” ujar Endang yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Cilegon itu.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten, melalui Bagian Perancangan Perundang-undangan, Huda Hariyanto mengatakan, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan keberadaan orang asing tidak lagi menjadi urusan bersama yang dibagi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya saat ini hal tersebut menjadi urusan pemerintah umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Saat ini hal tersebut jadi urusan pemerintah umum yang jadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, pelaksanaannya dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan walikota di wilayah kewenangan masing-masing dengan dibiayai APBN. Sebagai koordinasinya nanti dibentuk Forkopimda,” kata Huda. (*)

Settia