Pelapor Pelanggaran Pilkada Harus Lebih Bertanggung Jawab Terhadap Laporannya

BERBAGI

CILEGON, BCO – Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Kota Cilego mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap adanya laporan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut dikatakan Sihabudin, Kepala Divisi Pelanggaran Panwaskada Kota Cilegon.

“Untuk masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan pelanggaran dalam proses tahapan Pilkada 2015 ini, lebih dapat bisa mempertanggungjawabkan terhadap laporan yang diberikannya. Memang boleh saja hanya melaporkan pelanggaran Pilkada melalui pesan singkat (SMS) atau telepon, tapi lebih baiknya mereka juga bisa datang ke kantor Panwaskada untuk membuat laporan secara tertulis, kami terbuka untuk hal itu,” kata Sihabudin saat diwawancara di ruang kerjanya, Senin 12 Oktober 2015.

Sihabudin mengatakan, Panwaskada tetap akan menindaklanjuti laporan masyarakat baik melalui pesan singkat atau telepon, tetapi pihaknya menyarankan masyarakat agar lebih berani untuk memberikan keterangan laporan secara tertulis kepada Panwaskada Kota Cilegon terkait dengan pelanggaran Pilkada, baik itu berupa poster atau stiker dari pasangan calon yang ditempel atau dipasang di tempat yang bukan peruntukkannya seperti sekolah atau tempat ibadah.

“Kami (Panwaskada) akan tetap menindaklanjutisetiap laporan yang kami terima baik itu melalui pesan singkat ataupun telepon, tapi kami lebih menyarankan bagi para pelapor untuk dapat lebih mempertanggungjawabkan laporannya tersebut. Jangan cuma SMS tapi tidak dicantumkan siapa pelapornya, karena saya kan tidak tahu itu nomer siapa yang SMS atau telepon,” ujar Sihabudin.

Selain itu, Ahmad Achrom, Ketua Panwaskada Kota Cilegon yang ditemui di tempat yang sama juga mengatakan, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kepada tim pemenangan dari pasangan calon terkait dengan pelanggaran Pilkada.”Kami sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, bahkan kami lebih mengutamakan sosialisasi terkait pencegahan pelanggaran Pilkada dari pada harus menunggu laporan pelanggaran,” Katanya. (*)