Settia

Seniman Desak Disbudpar Bubarkan dan Cabut SK Dewan Kesenian Cilegon

BERBAGI

CILEGON, BCO – Para pelaku seni dan seniman Kota Cilegon telah menggelar dan menyepakati hasil Musyawarah Luar Biasa (Muslub) Dewan Kesenian Cilegon (DKC) pada Jumat 5 Februari 2016 ini.

Settia

Salah satu butir kesepakatan dalam Muslub kali ini adalah mendesak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cilegon, untuk segera mencabut SK seluruh kepengurusan di DKC sebagai upaya untuk pembubaran organisasi pelaku seni tersebut.

Demikian disampaikan oleh Dadang Maskur, Ketua Muslub DKC. Dirinya mengatakan bahwa sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum DKC, terutama yang menyalahi AD/ART yang menjadi acuan organisasi.

Kendati pembubaran DKC tidak disetujui oleh Indra Kusumah, selaku ketua DKC yang dilengserkan, namun Dadang mengakui bahwa mayoritas seniman Cilegon sangat mendukung pembubaran DKC.

“Persoalan di DKC kawan-kawan sudah menyatakan sikap dengan tegas dan lugas. Kami sudah menyatakan sikap bahwa pada tanggal 5 Februari, DKC sudah dibubarkan. Surat pernyataan sikap hasil Muslub DKC ini sudah kami sampaikan kepada Kepala Disbudpar Kota Cilegon dan yang bersangkutan (Pengurus DKC),” jelas Dadang.

Terkait dengan permintaan Kepala Disbudpar Cilegon agar seniman duduk bersama mencari solusi terkait masalah DKC, Dadang dengan tegas menolak.

“Persolaan DKC bagi kami sudah final, tidak ada lagi pertemuan. Dan masalah penyikapan dalam tiga hari ini masih mustahil tidak mampu disikapi oleh Disbudpar,” kata Dadang.

Dadang juga menegaskan, hasil Muslub yang digelar pada 5 Februari 2016 lalu dinyatakan sah, karena sudah sesuai dengan AD/ART yang berlaku dan memenuhi quorum peserta untuk melaksanakan Muslub DKC.

“Pertemuan kita pada tanggal 5 Februari itu adalah atas keinginan dari Ketua umum DKC, pada saat itu Indra Kusumah. Dia menyatakan kepada Kepala Disbudpar bahwa pertemuan akan diadakan pada hari Jumat, kemungkinan dia dan kepala dinas beralasan apapun, kita yang sudah berkumpul di lokasi tetap menyatakan pertemuan harus dilanjutkan. Disitu sudah ada 2/3 anggota dan itu sudah memenuhi quorum sesuai dengan AD/ART dan itu sah untuk mengadakan Muslub,” terangnya.

“Saya menyatakan kalau hasil Muslub DKC itu sah. Sesuai dengan AD/ART, ketika pencabutan SK pun itu sudah menjadi bukti bahwa DKC sudah tidak ada. Saya mewakili kawan-kawan kesenian di Kota Cilegon, mendesak Kepala Disbudpar untuk segera mencabut SK DKC, kami akan tunggu perkembangannya dalam waktu tiga hari kedepan,” tegas Dadang.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Cilegon, Bukhori mengatakan telah menerima surat hasil Muslub DKC pada 5 Februari 2016 yang berisikan pernyataan sikap untuk membubarkan DKC, namun dirinya mengharapkan hal tersebut dapat diselesaikan secara dewasa.

Bukhori pun mengakui jika pernah membuat SK perpanjangan untuk Ketua Umum DKC yang seharusnya habis masa jabatannya pada tahun 2015 kemarin.

“Surat sudah saya terima kemarin, saya pelajari dulu isinya saya tidak mau gerasak gerusuk sekali lagi saya ingin penyelesaian itu secara soft. Untuk SK itu adalah SK penetapan pengurus saja, kita lihat nanti saya pelajari dulu seperti apa, saya bongkar file, dulunya seperti apa, kalau filenya sudah lengkap yah baru saya jawab. Sedangkan untuk SK perpanjangan pengurus Ketua Umum DKC, karena SK itu adalah SK Disbudpar, bukan SK pribadinya Bukhori, nanti saya lihat secara organisasi juga kenapa bisa begitu. SK itu bisa diambil oleh siapa saja karena sifatnya terbuka, silahkan dipelajari salahnya dimana dan benarnya dimana, kalau salah nanti itu kita tinjau dan kita perbaiki,” katanya.

“Kalau saya ingin menyelesaikan secara soft lah jangan ribut-ribut, apa sih yang diributin? Kemudian surat sudah akan dilayangkan kepada Ketua DKC, mudah-mudahan Ketua DKC bisa menanggapinya seperti apa, kita tunggu saja. Kalau bisa sih DKC nya tidak usah bubar, kalau urusannya suka atau tidak suka dan pro kontra terhadap pengurusannya marilah itu diselesaikan oleh mereka, itu kan organisasi internal mereka. Pemerintah Derah (Disbudpar-red) hanya membina saja bukan pengawas, kalau pembina kan memberikan pencerahan-pencerahan ketika mereka mengadu yah kita tampung, kita pertemukan mereka kalau bisa bertemu kalau tidak yah kita kembalikan kepada mereka, mereka juga sudah dewasa, yah selesaikan secara dewasa,” tegas Bukhori. (*)