Settia

Soal “Gagal” Dibentuknya Bank Banten, Parpol Bersikap “Cuek dan Masa Bodo”

BERBAGI

CILEGON, BCO – Pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank Banten yang sudah dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 – 2017, terancam “gagal” karena dihapusnya anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten dalam APBD 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Kebijakan Kemendagri yang mencoret usulan APBD Banten 2016 terkait pembentukan Bank Banten ini, setidaknya disebabkan oleh terungkapnya kasus suap yang dilakukan Dirut PT Banten Global Development (BGD) terhadap beberapa anggota DPRD Banten.

Menyikapi “gagalnya” pendirian Bank Banten ini, sejumlah partai politik (parpol) yang juga ikut membahas dan meloloskan Perda pembentukan bank tersebut, saat ini malah terkesan cuek dan masa bodo.

“Untuk saat ini kita ikuti perkembangan saja,” ujar Ketua DPW PAN Banten, Masrori, saat Rakerwil di Cilegon, Minggu.

Masrori mengaku, selain mengikuti perkembangan, pihaknya sedang mengkaji terkait dengan adanya kasus suap dalam pendirian Bank Banten tersebut.

“Kita lagi mengkaji, setuju engga setuju itu kan sudah ada perda, memang perda tidak berlaku kalau kita tidak setuju, kan perdanya sudah ada,” ujar Masrori.

Kasus suap pembentukan Bank Banten sendiri terbongkar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2015, dengan menangkap tangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar, S. M. Hartono, anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Tri Satria Santosa, serta Direktur BUMD Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.

Settia

“Terkait dengan terbongkarnya kasus suap Bank banten, niat KPK itu kan baik, saya percaya itu,” tutup mantan Kepala Desa ini.

Sementara itu, Politisi Golkar Banten Adde Rosi Khoerunnisa malah mengaku tidak terlalu mengetahui proses pembentukan Bank Banten tersebut.

“Saya nggak tahu detail. Karena saya udah sampaikan saya jarang ikuti rapat-rapat,” ujar Adde usai menjalani pemerikaan di KPK, Senin kemarin 11 Desember 2016.

Ditanya wartawan bagaimana kelanjutan Bank Banten setelah kasus suap tersebut mencuat, Adde Rosi malah terkesan cuci tangan terhadap nasib kelanjutan Bank Banten ini.

“Saya nggak tahu detail, karena Golkar dari awal nolak (pembentukan Bank Banten-red),” tutur menantu Ratu Atut Chosiyah itu. (*)