Settia

Mutasi Jabatan Dinilai Bermasalah, PMII Aksi di Depan Gedung DPRD Cilegon

BERBAGI

CILEGON, BCO – Pasca rotasi dan mutasi pada (31/5/2019) lalu terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN) menyisakan kegaduhan baik di kalangan pejabat, ASN, dan juga masyarakat umum.

Kegaduhan ini diduga karena adanya proses seleksi yang tidak sesuai dengan aturan.

Selain itu, beredar kabar pelaksanaan mutasi rotasi tanpa melibatkan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sehingga dinilai tidak berjalan berdasarkan proses yang baik dan benar.

Menyikapi hal itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon melakukan aksi unjuk rasa, Senin 17 Juni 2019 di gedung DPRD Kota Cilegon.

Dalam aksi yang terpusat dari mulai landmark hingga gedung DPRD Cilegon tersebut, berlangsung selama kurang lebih 90 menit dari mulai pukul 13:30 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB.

Dalam orasinya, koordinator lapangan Ade Setiadi mengatakan, ASN sebagai pelayan masyarakat, kata dia, tidak boleh terjebak pada konflik kepentingan yang berakibat pada tersendatnya tugas dan kewajiban yang diemban.

“Maka dari itu kami mendesak Komisi I DPRD Kota Cilegon memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan ASN. Menolak segala bentuk politisasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tetap mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Kota Cilegon,” ucapnya.

Pihaknya juga mengimbau Walikota Cilegon, Edi Ariyadi untuk waspada dan jangan mau dibohongi oleh oknum pejabat yang bermain pada proses rotasi mutasi promosi di lingkungan Pemkot Cilegon, dan dalam hal ini, PMII Cilegon mendukung dan mendorong terciptanya pemerintahan Kota Cilegon yang berintegritas dan profesional.

“Kami sebagai mahasiswa yang mewakili masyarakat juga mendukung pemerintah Kota Cilegon untuk menindak tugas oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan golongan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan ASN,” pungkasnya. []